PA 7MHZ 12Watt

SBY Meng Copy Ala Jokowi Untuk menutupi Aibnya.

Ini adalah salah satu Foto Presiden SBY di awal tahun 2013 yang belum pernah dilakukan oleh SBY sebelumnya.Karena ini dilakukan karena untuk menutupi aib yang menimpa dirinya yang selama ini menggembor-gemborkan pemberantasan Korupsi di masa kekuasaannya. Ehh...malah para Mentri sampai bahkan wakilnya juga korupsi.Maka Kami mohon Kita atas nama Rakyat Yang ada di bawah jangan lagi Percaya sama SBY dan partainya yang banyak makan uang Rakyat.SBY melakukan Program barunya ditahun 2013 yang meniru Jokowi supaya dikatakan Merakyat dan Pemperhati Rakyat itu cuma Omong kosong dan untuk menutupi perbuatan para Kader Partainya yang terlibat Korupsi.Percuma Saja Kau ini, Kami atas nama Rakyat tidak bisa dibohongi dengan berbage macam propagandamu.

KPK Hari ini

KAMI RAKYAT ..............Mendukung Perjuangan KPK untuk memberantas Manusia-manusia serakah yang Pekerjaannya Makan Bagian Rakyat. Memang Perlu diberantas sampai ke akar-akarnya,walaupun mereka berdalih apapun alasannya. Kami tidak mau seperti ini:

KAMI TIDAK MAU ANAK DAN KETURUNAN KAMI SEPERTI INI!!

Kantor Korps Lalu Lintas Polri Digeledah KPK

Jakarta - Kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri di Jalan MT Haryono Kaveling 15, Jakarta Selatan digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeledahan ini terjadi sejak Senin sore kemarin, sampai Selasa dini hari. Sumber Tempo mengatakan penggeledahan itu terkait pengusutan dugaan korupsi kasus proyek Simulator alat uji test Surat Izin Mengemudi. Penyidik KPK dalam operasi penggeledahan berusaha mencari dokumen terkait dengan proses tender itu. Penggeladahan dilakukan sejak Senin pukul 16.00 WIB dan berlangsung sampai pukul 22.00 WIB. Namun sampai Selasa dini hari, penyidik belum bisa keluar dari kompleks Korps Lalu Lintas Mabes Polri. Hingga berita ini diturunkan belum satupun pimpinan KPK yang bisa dimintai komentarnya. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, tidak menjawab pesan yang dikirimkan lewat BlackBerry-nya. Demikian juga Kabag Humas Polri Komisaris Besar Boy Rafly Anwar. Sebelumnya, Pengacara dari terdakwa korupsi proyek pengadaan simulator sim, Bambang S. Sukotjo, meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengecek adanya dugaan mark up dalam proyek simulator itu. Ia berkata, biaya yang dibayarkan Direktorat Lalu Lintas untuk simulator itu terlalu besar untuk tidak disebut mark up. "Saya yakin sekali itu mark up, tidak mungkin tidak. Keuntungan yang diterima Budi Susanto (pemilik PT Citra Mandiri Metalindo) terlalu besar," ujar pengacara Bambang, Erick S. Paat. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri melakukan pembelian Simulator SIM motor dari PT.Citra Mandiri Metalindo seharga Rp 77,79 Juta per unit. Padahal, simulator sim motor itu dibeli Budi dari PT Inovasi Teknologi Indonesia (perusahaan milik Bambang) dengan harga Rp 42,8 Juta per unit. Sementara itu, untuk harga simulator mobil, diketahui Budi menjual kepada Direktorat Lalu Lintas seharga Rp 256,142 Juta per unit. Padahal, simulator itu dibeli Budi dari perusahaan Bambang seharga Rp 80 Juta per unit. Mengacu pada angka yang dipasang Budi per simulator, Erick mengatakan bahwa hitungannya menunjukkan Budi memperoleh keuntungan lebih dari 100%. Padahal, ujar Erick, prosentase keuntungan normalnya di bawah angka 100%. "Saya pernah melakukan riset, untuk proyek besar seperti simulator sim itu, pedagang biasanya hanya cari untung 10-20%. Kalau sampai 100%, jelas itu mark up," ujar Erick menegaskan. Mengetahui adanya mark up tersebut, Erick meminta KPK untuk segera menanganinya. Ia juga mengatakan bahwa Budi harus diperiksa sebagai salah satu yang terlibat dalam proyek pengadaan simulator sim tersebut. Ketika Tempo menanyakan tanggapan Erick mengenai bantahan Mabes Polri bahwa Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo terlibat suap dalam kasus proyek pengadaan simulator sim, ia mengaku bahwa hal itu sudah ia duga. Dan, menurut Erick, silahkan saja polisi terus membantah pernyataan kliennya. "Klien saya hanya mengatakan apa adanya dan itulah yang kami terima. Terserah polisi mau menerima atau tidak," ujar Erick. Terakhir, Erick mengatakan bahwa kasus yang tengah dijalani kliennya kali ini memang tergolong berat. Pasalnya, barang bukti yang dikumpulkan sangat minim dan sejauh ini hanya ada dua saksi untuk kasus yang menimpa kliennya. Meskipun begitu, Erick optimis kliennya bisa menghadapinya. "Kami bisa bergerak dari kasus mark up dan aliran dana ke kepolisan. Pintu masuk untuk pengusutannya di situ," tandas Erick. Sebelumnya, juru bicara Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution membantah adanya aliran dana ke pihak kepolisian. Namun, temuan Tempo menunjukkan hal sebaliknya. Tempo menemukan adanya bukti transfer sejumlah uang kepada Primer Koperasi Polisi (Primkopol) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum).

Parpol 'Penipu' siap Diadili rakyat

Jakarta Persetujuan lima parpol koalisi mendukung pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disesalkan. Pernyataan menolak kenaikan harga BBM tapi memberi ruang bagi pemerintah menyesuaikan harga melalui penambahan Pasal 7 ayat 6 A UU APBN Perubahan 2012 dianggap sebagai trik menipu rakyat.

"Rakyatnya ditipu karena mereka enggak konsisten dengan pasal siluman. Kalau menolak ya menolak, jangan dibuat polemik ini menunjukkan mereka seolah-olah mendengar aspirasi rakyat tapi membohongi rakyat untuk citra," kata Budayawan, Benny Soesetyo, usai diskusi Polemik Sindo Radio di Cikini, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Menurut dia, pola permainan politik empat parpol koalisi selain Demokrat yakni Golkar, PAN, PPP dan PKB akan membuat rentang ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol makin membesar.

"Distrust kepada parpol makin besar, Pemilu 2014 akan jadi ancaman. Parpol akan dihukum di 2014 karena publik tidak lagi percaya parpol. Rakyat merasa dibohongi dan itu tercatat oleh masyarakat," terangnya.

Benny berpendapat putusan paripurna BB akan membawa dampak psikologi bagi masyarakat. Bila pemerintah tidak bertindak cepat membuat kebijakan prorakyat maka gelombang aksi sosial akan terjadi lagi.

"Sekarang pemerintah harus efisiensi anggaran, pengurangan gaji pejabat 50 persen, pembangunan infrastruktur, kalau itu tidak dilakukan masyarakat akan kecewa. Kalau pemerintah gagal memberi bukti akan muncul ketidakpuasan publik," kata Benny.

SBY Tanggapi Hasil Sidang Paripurna BBM MPR Malam ini

Jakarta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan tanggapan resmi hasil paripurna BBM DPR. SBY sebelumnya akan membahasnya dalam sidang kabinet.

"Akan disampaikan pernyataan Bapak Presiden di Istana Negara pada pukul 21.30 WIB," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, melalui telepon, Sabtu (31/3/2012).

Sidang kabinet yang diikuti seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini dijadwalkan bakal digelar pukul 19.30 WIB.

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil voting sidang paripurna DPR memutuskan menerima tambahan pasal 7 Ayat 6A. Klausul tambahan dalam APBNP 2012 memberi peluang kepada pemerintah agar menaikkan dan menurunkan harga BBM bila harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan atau turun rata-rata 15 persen dalam waktu 6 bulan.

Namun rencana awal pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1500 per liter per 1 April 2012 tetap ditolak. Sebab harga rata-rata 6 bulan terakhir belum 15 persen di atas asumsi ICP baru sebesar 105 dollar AS/barel.

Terhadap keputusan itu, Menkeu Agus Martowardoyo atas nama pemerintah dalam sambutan akhir seusai sidang Paripurna DPR, menyatakan dapat menerima keputusan paripurna DPR.

"Setelah ikuti dan cermati dinamika dalam rapat paripurna DPR ini, dan telah diputuskan pengambilan rumusan baru Pasal 7 Ayat 6a, Pemerintah menyatakan sependapat dengan hasil itu," katanya.

Pemerintah juga sependapat dengan asumsi baru APBN-P yaitu pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, inflasi 6,8 persen, harga ICP 105 dollar AS/barel, nilai tukar rupiah Rp 9.000/dollar AS, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 5 persen, dan lifting minyak 930 barel per hari.

DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP DAYABELI MASYARAKAT

Gejolak harga minyak dunia sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tahun 2000. Tiga tahun berikutnya harga terus naik seiring dengan menurunnya kapasitas cadangan. Faktor penyebab terjadinya gejolak ini, salah satunya adalah persepsi terhadap rendahnya kapasitas cadangan harga minyak yang ada saat ini, yang kedua adalah naiknya permintaan (demand) dan di sisi lain terdapat kekhawatiran atas ketidakmampuan negara-negara produsen untuk meningkatkan produksi . Hal ini kemudian direspon oleh pemerintah di beberapa negara di dunia dengan menaikkan harga BBM

Keputusan pemerintah menaikkan harga bensin, solar, dan minyak tanah sejak 1 Oktober 2005 akibat kenaikan harga minyak mentah dunia hingga lebih dari 60 Dolar AS per barel dan terbatasnya keuangan pemerintah ini direspon oleh pasar dengan naiknya harga barang kebutuhan masyarakat yang lain. Biaya produksi menjadi tinggi, harga barang kebutuhan masyarakat semakin mahal sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Banyak sektor yang diprediksi akan terkena dampak kenaikan harga BBM khususnya kalangan menengah ke bawah, akan tertekan.

BAB II
PEMBAHASAN
“KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT”

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak akan membawa pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap daya beli masyarakat Indonesia secara umum.Pengaruh yang terjadi dapat memicu penurunan daya beli masyarakat karna harga barang dan tarif umum lainnya yang juga ikut naik.

Pemerintah diminta untuk membatalkan kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama kaum buruh di Indonesia . Kenaikan harga BBM akan berdampak besar terutama bagi kaum buruh yang baru saja mendapatkan kenaikan upah sebesar 20%. Jika harga BBM naik, maka kenaikan upah buruh sebesar 20% tersebut hanya akan berarti kenaikan upah sebesar minus lima persen saja karena biaya transpor akan naik 20 persen dan perumahan naik lima persen .

Namun alasan pemerintah menaikan harga BBM ini dikarenakan pemerintah ingin mengurangi subsidi konsumsi BBM , dan mengalihkan subsidi tersebut kesektor lainnya sepertu pembangunan infrastuktur, peningkatan fasilitas pendidikan , kesehatan dan hal lainnya yang dirasa lebih penting.

Akibat atau dampak kenaikan BBM kali ini, pemerintah berjanji memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terimbas, terutama masyarakat miskin. Kompensasi ini diberikan dalam empat paket, seperti isi buku edaran sosialisasi kenaikan BBM yang dibagikan kepada masyarakat dengan harapan dapat sedikit mengurangi beban masyarakat.

Walaupun ada kompensasi , tapi kenaikan BBM tetap membawa pengaruh atau masalah baru terhadap masyarakat. Antara lain :
- Masyarakat menengah, yang masih belum tergolong miskin, nanti setelah BBM naik maka besar kemungkinan bias jatuh miskin dikarenakan harga harga yang ikut naik
- Setelah harga naik akhirnya daya beli masyarakat itu menurun dan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan geliat pasar secara umum
- Aktivitas ekonomi atau geliat pasar menurun mengakibatkan sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) jadi ikut lesu dan makin susah bersaing dan menimbulkan pengangguran.

BAB III
PENUTUP

Demikian pembahasan mengenai Pengaruh Kenaikan Harga BBM terhadap Daya Beli Masyarakat .
Mohon maaf atas kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya referensi . Semoga pembahasan ini berguna bagi para pembaca pada umumnya.

KESIMPULAN :

Dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, maka kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin lama semakin meningkat. Setiap tahun besarnya subsidi energi selalu berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat karena faktor harga minyak dunia yang terus berubah. pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi beban subsidi atas BBM yaitu dengan menaikkan harga BBM lebih dari 100% (seratus persen).
Namun rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) telah memberikan dampak efek domino pada masyarakat yang berujung pada turunnya daya beli masyarakat. Maka dari itu perlu adanya langkah antisipasi dengan cara melakukan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya para pengusaha kecil. Pemerintah tidak perlu memotong subsidi untuk BBM bagi masyarakat, namun sebaiknya mengadakan penghematan APBN dan menggenjot lifting minyak bumi .